Sentra Gakkumdu Jakarta Utara Raih Penghargaan Terbaik Pilkada DKI Jakarta

0
470
Dok. Sentra Gakkumdu Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara

SENTRA Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan penghargaan Sentra Gakkumdu Terbaik Pilkada DKI Jakarta dari Bawaslu DKI Jakarta di Hotel Boutiqoue, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sentra Gakkumdu Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara juga mendapatkan penghargaan dari Sentra Gakkumdu Bawaslu RI di Hotel Arya Duta, Bandung. Malam penghargaan tersebut dihadiri oleh Penyidik dan Penuntut Sentra Gakkumdu, yaitu AKP Zendrato, SH, SIK, Joko Wargianto, SH dan Fedrik Adhar.

Menurut Benny, Panwas mengapresiasi kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang telah bekerja secara efektif, efisien sekaligus progresif. Ia menandaskan dalam menegakkan hukum pemilu sangat diperlukan pendekatan hukum progresif. Kasus tindak pidana pemilihan ini terjadi pada tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Suparman, warga Lampung memilih di TPS 54 RW 07 Tugu Selatan, Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Ia menggunakan C6-KWK II milik Hasan Basri. “Kasus ini ditemukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan Kelurahan Tugu Selatan. Lalu, diproses sebagai Temuan No. 15/TM/Panwaskota.JU/IV/2017 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan,” pungkas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI ini.

Benny menjelaskan berkas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/487/IV/2017/PMJ/Resju, tanggal 20 April 2017 atas nama tersangka Suparman sedang di sidangkan di Pengadilan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sidang telah memasuki pemeriksaan saksi-saksi. Ia menandaskan tindak pidana pemilihan diatur secara khusus dan proses penanganannya lebih cepat. Secara yuridis tindak pidana pemilihan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan diturunkan dalam bentuk Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016, No. 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 21 November 2016.

Pengajar Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ini menjelaskan perbuatan Suparman diduga melanggar Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU. “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 dan paling banyak Rp 72.000.000.”

(ANS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here